Edukasi.nusapos.com - Dilansir dari Salah satu Media Nasionla (m.jpnn.com),Menyatakan Bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menolak sebanyak 152.803 data Honorer  yang termasuk dalam pendataan non ASN .

Data yang telah dipublikasi oleh BKN melalui uji publik Pendataan non ASN ini dapat diguna sebagai rujukan oleh masing-masing Instansi.

hal ini pula digunakan sebagai acuan untuk para Instansi mengumumkan jumlah honorernya.

Data per 7 Oktober 2022 tercatat di BKN setidaknya berjumlah 152.803 data non ASN . Sejumlah jabatan tidak sesuai dengan Surat MenPAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Diantaranya  seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Dalam sebuah Kesempatan Karo Humas BKN Satya Pratama Menyatakan "Kami meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi validasi (verval) kembali daftar honorer yang jabatanya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non-ASN", Senin (10/10).

Beliau Menjelaskan hal ini telah disampaikan kepada PPK Instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/BSI.01.01/SD/K/2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Awal mula telah diapat data dari penyampaian BKN bahwa Rekapitulasi hasil data tenaga non ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id diperolah data sebanyak 2.215542.

Data tersebut terdiri dari daftar honorer yang ada di lingkup Intansi pusat dan daerah masing masing 335.639 untuk Instansi Pusat dan 1.879.903 untuk Instansi daerah.

BKN juga telah meminta agar data final hasil dari verifikasi dan validsi  wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yanh telah ditanda tangani PPK Instansi.

Hal ini dilakukan pada tahap finalisasi pendataan non ASN .

Seandainya SPTJM tidak disertakan pada data akhir, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASn," tegasnya.

Pada Kesempatan yang sma Karo Humas BKN Satya Pratama juga menambahkan apabila dikemudian hari data final yang disampaikan PPk instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK Instansi.